Oleh Meidina Fitriana –
Lebih dari 1000 hari tim DLHK Aceh dan FKL melakukan survei dan menghitung populasi keberadaan kucing liar di hutan bagian barat dan selatan Leuser, Aceh.
Pada tanggal 29 Februari 2024, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh (DLHK) bekerjasama dengan Forum Konservasi Leuser dan Yayasan SINTAS Indonesia telah melaksanakan kegiatan workshop “Konservasi Kucing Liar di Kawasan Ekosistem Leuser” di Hotel Ayani, Banda Aceh. Kegiatan workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk berbagi informasi mengenai keberadaan kucing liar di Kawsan Ekosistem Leuser, serta meningkatkan kolaborasi antar sektor dalam upaya konservasi kucing liar dan konektivitas habitatnya.
Sumber gambar: Forum Konservasi Leuser
Kegiatan workshop dihadiri oleh mitra-mitra seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA), Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah 4,5, dan 6, Conservation Response Unit Aceh (CRU), Fakultas Kehutanan USK, Jurusan Biologi FMIPA USK, Orangutan Information Center (OIC), Jurnalis Lingkungan Aceh dan komunitas-komunitas konservasi yang ada di Banda Aceh.
Survei kucing liar sebelumnya telah dilakukan dengan pengambilan data Smart Patrol di wilayah Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Subulussalam pada tahun 2021 sampai 2023. Selain itu aktivitas survei dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kamera pengintai (camera trap) dan ditujukan untuk menghitung populasi kucing liar. Berdasarkan hasil survei, terdapat lima jenis spesies kucing liar yang masih terjaga keberadaannya di Kawasan Ekosistem Leuser yaitu harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), macan dahan (Neofelis diardi), kucing emas (Catopuma temminckii), kucing batu (Pardofelis marmorata), dan kucing hutan (Prionailurus bengalensis).
Kepala DLHK Aceh Bapak M. Daud mengatakan “tutupan hutan di Aceh masih bagus. Sekitar 80% masyarakat Aceh bergantung hidup dari hasil hutan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan aksi konservasi kucing liar dan nantinya rencana tersebut agar dapat disinergikan dengan program Pemerintah Aceh”.